Sinarbangsanews.co.id (Metro) – Persoalan banjir di Way Perak, Metro Selatan, kembali menjadi sorotan tajam dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Metro, Senin, 13 Juli 2026.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, A. Cahyadi Lamnunyai, menyampaikan interupsi kepada Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan yang berulang tersebut.
Interupsi itu disampaikan setelah wali kota memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum tersebut, Cahyadi menilai persoalan banjir tidak lagi bisa dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat.
“Karena terus terang kalau kita bicara banjir, ini bicara tentang nyawa atau kemanusiaan,” kata dia.
Sebagai legislator dari Dapil Metro Selatan dan Metro Barat, ia mendesak Pemerintah Kota Metro menjadikan penanganan banjir di Way Perak sebagai prioritas pembangunan yang konkret. Ia menilai langkah tersebut perlu segera dilakukan agar persoalan yang terus berulang tidak berlarut-larut.
“Penanganan banjir harus menjadi prioritas, bukan sekadar wacana tahunan,” ujarnya.
Cahyadi juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penanganan banjir. Ia menilai efektivitas kinerja OPD perlu dikaji ulang agar penanganan berjalan lebih optimal.
“Saya minta dievaluasi terkait OPD yang menanganinya yakni Dinas PUTR,” ucapnya.
Cahyadi menilai kolaborasi yang solid menjadi kunci dalam memastikan program penanganan banjir dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif harus diperkuat kembali seperti pada periode sebelumnya,” tuturnya.
Interupsi yang disampaikan dalam rapat paripurna itu memperlihatkan bahwa persoalan banjir di Kota Metro tidak hanya menjadi keluhan masyarakat, tapi telah berkembang menjadi kritik terbuka terhadap kinerja pemerintah Pemkot Metro dalam menjamin keselamatan warganya.
“Persoalan banjir di Kota Metro tidak lagi sekadar keluhan masyarakat, tetapi sudah menjadi kritik terbuka terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan warganya,” pungkasnya. (ADV)
